nusakini.com--Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri menerima kehadiran DPP APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) di ruang kerjanya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (27/10).. Pada kesempatan audiensi tersebut, Menaker mendengarkan sejumlah keluhan dari APJATI soal TKI. 

Dalam pertemuan yang relatif singkat itu, APJATI mengadukan banyaknya TKI dan TKW Indonesia yang status visanya ilegal di luar negeri. Terutama di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Saat ini dua pemerintah dua negara tersebut melarang perekrutan tenaga kerja asal Indonesia. Sementara dua negara tersebut sejauh ini adalah negara tujuan utama TKI dan TKW Indonesia. 

“Mereka berangkat tidak melalui balai ketenagakerjaan. Ada sekelompok oknum yang mengorganisir, langsung dari desa dengan visa yang bukan visa kerja juga,” terang Ayub Basamallah, Ketua Umum APJATI. 

Menanggapi hal itu, Menteri Hanif berencana melakukan kroscek ke Dinas-dinas yang bersangkutan dan BNP2TKI. “Banyak sekali jumlahnya ternyata. Sampai puluhan ribu,” tutur Menaker. 

• Eksekusi Tuti, MPR RI Sayangkan Arab Saudi Tak Patuhi Konvensi Wina
• Pemerintah Dorong Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Sekolahkan Anak-anaknya
• Kemnaker Dirikan Layanan Terpadu Satu Atap bagi Pekerja Migran di Brebes
• Kemnaker Kembali Gerebek Upaya Pengiriman TKI Ilegal ke Timur Tengah
• Bekerja Di Luar Negeri Beresiko tapi Memberi Peluang dan Manfaat bagi TKI

Menaker Hanif berjanji, akan segera menindak oknum-oknum yang melakukan itu dan akan diberi sanksi seberat-berat. Sejauh ini, lanjut Menaker, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap TKI illegal. Bahkan, dia sekarang sedang fokus membahas tentang pemberhentian TKI di Timur-Tengah. 

“Saya akui, TKI adalah pahlawan devisa. Untuk itu, kepedulian kita terhadap mereka juga perlu ditingkatkan. Ayo kita bersama-sama memperbaiki itu,” ajak Menaker Hanif. 

Ayub juga mengeluhkan tentang kesulitan TKI dan TKW Indonesia di luar negeri untuk memanfaatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Karena sulitnya persyaratan, birokrasi, dan diperlukannya jaminan, banyak tenaga kerja di luar negeri enggan memanfaatkannya. (p/ab)